Nasionalisme Indonesia Raya di New Century

Buyarnya koalisi indah yang dibangun pemerintahan SBY seri II sebab century case mengindikasikan sesuatu. Semenjak Reformasi 98, konsolidasi nasional bangsa Indonesia terasa untuk bertahun-bertahun mengalami sebentuk kerapuhan. Desentralisasi eksponen kekuatan politik ke berbagai kelompok-kelompok bangsa akibat tumbangnya otoritas mapan Orde Baru seperti meretakkan jalinan ika yang selama ini diikat bhineka. Dalam waktu lima tahun hanya--1998 hingga 2004--Republik Indonesia ini memproduksi empat orang presiden sebagai pemimpin; setelah sebelumnya seorang Soeharto bisa berkuasa selama 32 tahun dan seorang Soekarno sepanjang 20 tahunan. Pasca Reformasi 98, ada institusi TNI yang setidaknya punya peran politik yang baik berupa menjaga kesatuan bangsa. Menariknya, petinggi TNI terlibat sedikit serius saat menjadi pihak yang memihak pada proses politik "kancil pilek" jatuhnya K.H Abdurrahman Wahid, komando tertingginya, yang gagal membuat Maklumat Presiden menjadi hukum sebab tidak didukung tentara.

Sehabis SBY terpilih untuk kedua kalinya, dengan dukungan langsung lewat suara rakyat 60% plus, terlihat seperti ada harapan akan adanya otoritas dominan baru di negeri yang sangat bhineka dan rentan ini. Pasca Pilpres 2009 bahkan SBY memperkuat tampuk otorisasinya dengan membentuk koalisi yang telah terbina sebetulnya sejak masa kekuasaannya yang pertama. Koalisi ini sangat gemuk; bahkan terlihat merangkul partai oposisi terkuat, PDIP, dengan menghantarkan Taufik Kiemas ke kursi ketua MPR. Tentu saja teman-teman koalisi SBY menjadi nyaman dan makin yakin dengan Partai Demokrat yang menjadi kuda sangat hitam dan langsung mayoritas di masa pemerintahan kedua ketua dewan pembina dan pendirinya tersebut. Tapi kenapa baru sebulan pemerintahan spektakuler SBY jilid II ini resmi berjalan, koalisi indah tersebut seperti dengan mudahnya retak berkah kasus century dan isu aliran dana yang tidak atau belum terbukti?

Kemapanan otoritas baru yang kuat sepertinya menjadi masih butuh waktu. Kemapanan politik yang diharapkan menghasilkan kestabilan jalannya pemerintahan pun terganggu. Kader-kader partai baru Demokrat sepertinya harus lebih belajar banyak untuk bisa berpolitik cantik dan indah; bersaing dengan bhineka politik lain yang tidak kalah mapannya; mulai dari Golkar, PDIP, hingga PK Sejahtera. Semua nasionalis, tapi pecah kongsi. Sejarah nasionalisme Indonesia, jika kita telisik kembali, adalah persatuan anak bangsa yang sama-sama tertindas oleh penjajahan selama beratus-ratus tahun. Sejarah persatuan kita bukanlah persamaan ideologi, primordial, bahkan asal-usul, melainkan ketertindasan oleh penjajahan asing. Asing yang merampok kekayaan negeri makmur sentosa Indonesia Raya. Semangat persatuan kita pada akhirnya mewujud dalam ikhtiar untuk kembalinya kekuatan politik, ekonomi, hingga sosial kepada bangsa sendiri. Di sinilah kemudian muncul kebersamaan dengan landasan keadilan untuk kita semua; dari berbagai suku, keyakinan, hingga gank pergaulan. Tapi apa yang terjadi? Sudahkah kembalinya otoritas politik dan kekuasaan kepada anak bangsa sendiri tersebut juga sejalan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat bangsa sendiri yang aneka dan yang telah lama tertindas ini? Selain tertulis dengan indah saja di butir kelima Pancasila....

Kemapanan otoritas politik dan pemanfaatan kekuatan militer oleh pemimpin-pemimpin kita selama ini telah sanggup menjaga situasi persatuan meski keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut masih jauh panggang dari api. Bahkan petinggi-petinggi bangsa ini ada yang dicap antek-antek asing dan muncul istilah dalam langgam dangdut berupa: kini giliran bangsa sendiri yang menjajah sesama bangsa sendiri. SDM-SDM terbaik bangsa ini kabarnya dimanfaatkan dan lebih dihargai oleh negara lain; sejalan seiring dengan terus keluarnya dengan harga murah SDA-SDA terkualitas bumi pertiwi ini. Sebab para penyelenggara pemerintahan justru direkrut melalui jalur-jalur kotor, SDM-SDM kelas kolor; dari generasi ke generasi. Manusia-manusia low-mid quality (seperti Q); yang mesti menjalankan politik kantor untuk dapat posisi. Berbekal networking, nepostism, dan negoisasi, nilai riilnya bisa dikatrol dan kontrol. Sementara otak-otak cemerlang terpakai oleh sektor swasta; yang terang saja tentunya akan berorientasi profit semaksimal mungkin untuk berbakti pada para pemodalnya; alih-alih kejayaan nusantara. Indon... indon....

Konsolidasi kesatuan kekuatan eksponen-eksponen berbagai kelompok bangsa yang dipilih dilalui secara demokratis oleh SBY kini sebenarnya cukup memberi harapan baru. Sekian puluh tahun merdeka dan telah memasuki abad teknologi informasi membuat sudah cukup ragam penyebaran SDM anak bangsa kita. Memang masih di tahap paling sangat awal untuk keluar dari tradisi-tradisi sebelumnya. Apa yang terjadi dalam kasus century dan mandegnya konsolidasi nasional zaman baru era demokrasi yang dirintis SBY sebetulnya juga cukup wajar. Ibarat pengantin baru, kita baru direkatkan lagi setelah sekian sumpek dalam bentuk ikatan lama. TNI sekarang telah menjadi institusi militer profesional dan dikabarkan termasuk sektor yang paling berhasil proses reformasinya. Sudah tidak zamannya lagi kini aparat militer menjadi alat represi sepihak penguasa. Kesadaran kesatuan nasional sekarang berlangsung lebih modernis lewat ideologi demokratis dan bukan nostalgia bentuk persatuan embeer lama. Sebuah persatuan yang telah terbukti berpuluh-puluh tahun hanya menghasilkan penindasan--mulai kultural, informasi, hingga kapital--dari kelompok yang punya kuasa terhadap kelompok bangsa lainnya yang tidak punya kekuatan.

Persatuan nasional di era baru ini harus disadari oleh para pemimpin-pemimpin bangsa masa kini janganlah lagi berbentuk perkawanan palsu, pertemanan semu seperti di masa lalu. Ya, mau tidak mau harus diakui kebhinekaan kelompok-kelompok bangsa kita ini sangat multikultural dan kurang homogen; mulai dari adanya yang paling mayoritas hingga yang paling minoritas dari berbagai segi. Negara kita yang mahaluas ini harus memiliki kesadaran akan realitas kebhinekaan tersebut. Konsolidasi dan persatuan nasional akan bisa terwujud secara jujur dan mapan jika cita-cita perjuangan pendahulu kita dahulu dulu kembali diingat dan saatnya kini dilaksanakan. Keadilan nasional, inilah seharusnya buah dari perang kemerdekaan yang susah payah penuh banjir darah mereka rebut dari penjajah. Jika rakyat kebanyakan masih harus hidup susah, dan keuntungan kue kemerdekaan hanya dinikmati oleh segelintir penguasa dan kroni-kroninya, bukankah lebih baik bagi mereka jika pemerintahan penjajah saja yang menjadi pelayan kehidupan bermasyarakat mereka. Setidaknya "asing" tersebut mungkin akan lebih menghargai SDM-SDM cemerlang, dan berpolitik balas budi terhadap SDA-SDA gemilang, dibanding kebudayaan nepotism akut kultur komunal buta ketimuran kita.

Sekali lagi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; hey, kamu-kamu para pemimpin bangsa punya tugas mahaberat untuk harus mewujudkannya dan memberi arti indah pada apa itu merdeka. Memberi makna, sense, dan sensasi dari apa itu menjadi seorang nasionalis. Indonesia ini ragam; tidak hanya kultur dan lingkungan seputar koneksi pihak sana. Memang, tidak perlu utopis juga dengan tagline Indonesia yang telah makmur, sejahtera, dan sentosa. Kaya-miskin, cerdas-bodoh itu adalah keniscayaan yang tidak perlu dihapuskan juga tidak dientaskan. Melainkan seperti nyanyian Prof. Iwan Fals: peraturan yang sehat, itu yang kami mau. Keadilan memang tidak hitam putih dan punya banyak perspektif, seperti kacamatanya Wimar. Setiap orang punya medan dan ruang juang unik masing-masing dalam lingkaran ketetapan individual hidupnya. Tugas kalian para pemimpin--sekaligus penyelenggara dan pelayan rakyat ini--hanyalah menjalankan pengaturan kehidupan berbangsa yang sehat, konsisten, fair, dan benar bagi semuanya, semua pihak, sehingga terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut. Dengan begitu anak-anak bangsa ini akan mengerti arti dari jiwa dan semangat ke-nasionalisme-an tanpa sekedar ikut-ikutan, ditunggangi, apalagi dusta.

Koalisi, konsolidasi, konstruksi nasional kita masa kini sedang berproses mencari jati diri kontemporernya. Sebagian kelompok persatuan temporal yang cair--kumpulan semangat-semangat muda, bukan umur muda jiwa tua, yang tidak mau terbelenggu lagi dengan pola-pola bau kentut para pendahulunya dan terkadang mem-bypass struktur proses politik normal penghambat perubahan--ada misalnya menamakan diri Gerakan Indonesia Baru. Faktanya resistensi akan selalu ada dari pihak-pihak yang telah akrab dengan kebudayaan kolor kotor dulu itu sebagai zona nyamannya. Kita tidak bisa terus-terusan begini. Kita harus mencoba lepas dari doktrin kering, lagu usang, dan janji palsu yang telah menjadi sangat membosankan itu. Ini era baru bung, abad blue bang; nasionalisme itu harus punya konteks kekinian setelah tersingkapnya berbagai tabir borok-borok masa dulu tersebut. Sebuah persatuan nasional di tengah-tengah kebhinekaan kultural, pergelutan etika demokrasi, dan arus informasi hari gini? Tenang setidaknya di sini ada guwa yang sedang memikirkannya tetapi gimanaaa ya? Ah, menuliskannya saja sudah tidak mudah; bagaimana pula melaksanakannya, oyee!