Gubernur Sumbar dari PKS Korupsi?
Hari-hari ini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedang panas-panasnya dengan isu bansos ilegal APBD kami kepada kantor DPP PKS di T.B Simatupang sana. Pos anggaran yang semestinya untuk membantu kaum dhuafa (orang tidak sukses) yang bertebaran dimana-mana itu ternyata malah (akan) digunakan untuk membiayai safari "dakwah" Tim Pusat PKS ke sumatera yang dipimpin tersangka suap kuota impor sapi KPK mantan presiden ke-5 PK(S) Ustadz LHI baru saja beberapa waktu lalu di lapangan imam bonjol kata iklan di koran lokalnya. Ketua DPRD Sumbar Uda Yulteknik tentu "keki" kok Demokrat dan delapan partai lainnya di legislatif daerah ini ndak kebagian sehingga di TVRI lokal barusan "mengancam" dinas pengelolaan keuangan provinsi agar, dalam bahasa beliau sendiri, tidak ada dusta di antara kita.
Sebelumnya Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno telah mengatakan kepada wartawan bahwa ia berani disumpah pocong dan berharap "peristiwa" ini tidak perlu untuk dibesar-besarkan. Tapi ia lupa bahwa tidak semua pendengar berita ini kader "loyal" kacamata kuda PKS, maka bisa saja api itu membesar dan menjadi boomerang karena dilarang-larang. Mungkin berita masih bisa dikontrol dengan meminta pengertian wartawan yang selama ini di gubernuran numpang cari makan dan beliau yang pakar psikologi ini mencoba untuk mempraktekkan pengaruh, namun apa daya tak ada lagi "kontrol" ketika berita telah disiarkan dan lepas ke perbincangan kalangan tak terbatas. Tentu menarik juga dikaitkan kepada peta politik provinsi ini yang di-anomali oleh daya pikat PKS sehingga salah satu efeknya adalah hilangnya kran rezeki rezim lama yang menanti-nanti pemilik yayasan pendidikan Adzkia ini tergelincir untuk tinggal dijungkalkan. Ini zaman demokrasi yang butuh uang banyak untuk kontrol isu. Saya sendiri minta uang sekurang-kurangnya Rp. 19.999.925,00 untuk menghapus publikasi ini meskipun saya tahu pihak lain bisa masang tarif lebih murah untuk melakukannya entah dengan 'hacking' atau apa; yang jelas angka segitu kemaren kulihat bisa digunakan wirausaha warnet over kontrak di Padang Pariaman, kampung Pak Wagub Mukhlis Rachman. PKS kan lebih seneng sama kader yang "semangat" cari uang?
Saya pribadi termasuk yang "setuju" dengan "korupsi" PKS karena buat saya uang tersebut lebih baik di tangan mereka sebagai yang terbaik diantara yang buruk-buruk. Tentu saja lebih baik lagi tidak sama sekali. Maaf belum lihat pilihan dan semoga insyaf jika bertemu kebenaran baru nanti. Maaf lagi, saya harap ini tidak membuat 'stroke' kader-kader PKS muda yang masih polos tentang "politik". Irwan Prayitno ini sendiri adalah senior saya di SMU 3 Padang, sekdanya sekarang pun diangkat mantan kepsek saya dan gurunya dulu (solidaritas ni ye, ini anomali karir juga lho) dan saya juga terpikat karena Ustadz Yusuf Supendi dalam sebuah wawancara memasukkannya ke barisan kawan keadilan, jadi entah politik apa yang saya sebagai muslim ini mainkan dengan "membesar-besarkan" berita "gak penting" untuk "dibesar-besarkan" ini. Detail peristiwanya sendiri pun saya kurang ulet untuk menulis ulang data dan fakta kongkret kuantitatifnya dari berbagai sumber untuk copy paste vis a vis rujukan di google, apalagi koran, perpustakan, dan investigasi wawancara narasumber. Kiranya untuk berita-berita yang cakupan medianya lokal pun telah punya website yang memberitakan di jagat maya. Saya hanya mau ingatkan untuk menutup tulisan "provokatif" ini tentang keluhan seorang pengurus parpol teman koalisi PKS di Kabupaten Solok beberapa waktu lalu yang secara terang menerang (ini tidak lumrah bagi sosialita orang minang) menyatakan penyesalannya mendukung Uda Irwan Prayitno pada Pilkada kemaren. Ia mengecam keraguan Prayitno non-jowo ini untuk meng-gol-kan berbagai proyek yang punya potensi masalah hukum dan sekali lagi terang-terang menyebut (atau memprovokasi) Pak Irwan pengecut dan penakut. Mungkin (tanpa investigasi dan hanya praduga nih) enterprenuer ini kecewa tidak dikasih "pekerjaan" padahal sudah "investasi" banyak untuk modal berkuasa dulu.
https://www.kompasiana.com/wem/gubernur-sumbar-dari-pks-korupsi_552df2056ea834447b8b4598
Sebelumnya Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno telah mengatakan kepada wartawan bahwa ia berani disumpah pocong dan berharap "peristiwa" ini tidak perlu untuk dibesar-besarkan. Tapi ia lupa bahwa tidak semua pendengar berita ini kader "loyal" kacamata kuda PKS, maka bisa saja api itu membesar dan menjadi boomerang karena dilarang-larang. Mungkin berita masih bisa dikontrol dengan meminta pengertian wartawan yang selama ini di gubernuran numpang cari makan dan beliau yang pakar psikologi ini mencoba untuk mempraktekkan pengaruh, namun apa daya tak ada lagi "kontrol" ketika berita telah disiarkan dan lepas ke perbincangan kalangan tak terbatas. Tentu menarik juga dikaitkan kepada peta politik provinsi ini yang di-anomali oleh daya pikat PKS sehingga salah satu efeknya adalah hilangnya kran rezeki rezim lama yang menanti-nanti pemilik yayasan pendidikan Adzkia ini tergelincir untuk tinggal dijungkalkan. Ini zaman demokrasi yang butuh uang banyak untuk kontrol isu. Saya sendiri minta uang sekurang-kurangnya Rp. 19.999.925,00 untuk menghapus publikasi ini meskipun saya tahu pihak lain bisa masang tarif lebih murah untuk melakukannya entah dengan 'hacking' atau apa; yang jelas angka segitu kemaren kulihat bisa digunakan wirausaha warnet over kontrak di Padang Pariaman, kampung Pak Wagub Mukhlis Rachman. PKS kan lebih seneng sama kader yang "semangat" cari uang?
Saya pribadi termasuk yang "setuju" dengan "korupsi" PKS karena buat saya uang tersebut lebih baik di tangan mereka sebagai yang terbaik diantara yang buruk-buruk. Tentu saja lebih baik lagi tidak sama sekali. Maaf belum lihat pilihan dan semoga insyaf jika bertemu kebenaran baru nanti. Maaf lagi, saya harap ini tidak membuat 'stroke' kader-kader PKS muda yang masih polos tentang "politik". Irwan Prayitno ini sendiri adalah senior saya di SMU 3 Padang, sekdanya sekarang pun diangkat mantan kepsek saya dan gurunya dulu (solidaritas ni ye, ini anomali karir juga lho) dan saya juga terpikat karena Ustadz Yusuf Supendi dalam sebuah wawancara memasukkannya ke barisan kawan keadilan, jadi entah politik apa yang saya sebagai muslim ini mainkan dengan "membesar-besarkan" berita "gak penting" untuk "dibesar-besarkan" ini. Detail peristiwanya sendiri pun saya kurang ulet untuk menulis ulang data dan fakta kongkret kuantitatifnya dari berbagai sumber untuk copy paste vis a vis rujukan di google, apalagi koran, perpustakan, dan investigasi wawancara narasumber. Kiranya untuk berita-berita yang cakupan medianya lokal pun telah punya website yang memberitakan di jagat maya. Saya hanya mau ingatkan untuk menutup tulisan "provokatif" ini tentang keluhan seorang pengurus parpol teman koalisi PKS di Kabupaten Solok beberapa waktu lalu yang secara terang menerang (ini tidak lumrah bagi sosialita orang minang) menyatakan penyesalannya mendukung Uda Irwan Prayitno pada Pilkada kemaren. Ia mengecam keraguan Prayitno non-jowo ini untuk meng-gol-kan berbagai proyek yang punya potensi masalah hukum dan sekali lagi terang-terang menyebut (atau memprovokasi) Pak Irwan pengecut dan penakut. Mungkin (tanpa investigasi dan hanya praduga nih) enterprenuer ini kecewa tidak dikasih "pekerjaan" padahal sudah "investasi" banyak untuk modal berkuasa dulu.
https://www.kompasiana.com/wem/gubernur-sumbar-dari-pks-korupsi_552df2056ea834447b8b4598
Komentar
Posting Komentar
silakan komen yaw mmmmmmuuuahhhhh