Selasa, 09 Juni 2009

BAWASLU VS SBY BLOCK: BAK "SANDIWARA" INFOTAINMENT BELAKA

barusan denger berita jikalo acara "kampanye" kubu sby di arena prj kemayoran jakarta baru2 ini bakalan dilaporin bawaslu (badan pengawas pemilu) ke mabes polri. karena secara formal aturan hukum masa kampanye pilpres 2009 baru akan dimulai pekan depan maka disinyalir acara tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku. disinyalir lagi di acara tersebut sby telah mengampanyekan visi dan misinya kepada masyarakat sebagaimana ditayangkan oleh media2 massa yang meliput. namun pertanyaannya seserius apakah bawaslu men-cap acara kubu sby itu sebagai sebuah pelanggaran hukum?

marzuki ali, salah satu ketua dpp partai demokrat, punya argumentasi bahwa acara di prj kemaren tersebut bukanlah kampanye terbuka karena ianya hanya berupa sosialisasi internal sby kepada juru2 kampanye demokrat. acara tersebut kata beliau juga dilaksanakan di tempat yang tertutup. nah disini menariknya: demokrat sudah punya alasan yang cukup kuat untuk membantah serangan bawaslu tersebut. kenyataannya kemudian: acara itu diliput media massa. konon perwakilan dari media juga diikutkan dalam pelaporan bawaslu. apakah itu melanggar? toh media juga punya dong hak (yang dilandasin konstitusi negara kita) untuk memberitakan peristiwa nasional? konfirmasi kepada ketua dewan pers ichlasus amal di yogya pun saya lihat juga ndak jelas jawabannya; seperti: bawaslu memang berhak mengatur pembagian adil porsi kampanye masing2 capres/cawapres di media massa namun untuk iklan di koran ya sulit karena itu tergantung siapa yang bayar?

lagi2 saya merasa apa yang terjadi ini sandiwara belaka dan akrobat usang liputan panggung politik seperti biasanya. toh terlihat bahwa kubu sby juga cukup punya kuat alasan bagi pembenaran hukum acaranya tersebut. pun media massa. dan apakah bawaslu tidak tahu itu? segala konflik dan kontradiksi dalam sistem hukum dan politik ini? kenapa mesti diajukan juga kalo kenyataannya pihak yang dilaporkan diketahuin punya alasan hukum jua? pertanyaan lebih pentingnya adalah keuntungan apakah yang bisa diraih dari "polemik" sistem hukum yang ada? hehe para lawyer, jaksa, hakim, hingga joki2 peradilan indonesia paling tau banget ini nih :uud: ujung2nya DUIT. padahal kita semua tahu bahwa institusi polri sebagai pihak yang akan melakukan penyelidikan perkara adalah bagian dari lembaga eksekutif (kepresidenan); meskipun wilayah yudikatif pun legislatif tak menjamin adanya netralitas. hal ini sudah cukup terbukti dari penanganan kasus dpt pilleg kemaren2. ya inilah celah2 kontradiktif dalam sistem hukum maupun politik kita yang pada akhirnya dikembalikan kepada hukum alam paling purba: siapa yang kuat dialah yang menang!

ya setidaknya dengan polemik ini sby mendapat (terus) porsi perhatian media. dan yang lebih penting dan cukup cerdas-significant-menarik dalam hal taktik kampanye kubu sby adalah: dari kejadian ini ada kesan bahwa sby sebagai presiden ternyata bisa digugat oleh lembaga yang berkedudukan di bawahnya (meski ngakunya bawaslu pun kpu "independen" sih). timbullah citra kebesaran jiwa seorang sby. dan teraihlah hati rakyat. inilah manajemen konflik: masalah dibuat2 untuk sebuah keuntungan "tersembunyi". dan anggota bawaslu mau2nya jadi aktor laga sandiwara "palsu" ini.

saya sendiri tidak menyalahkan siapa2 dan sama sekali tak tahu kebenaran itu apa. cuman sekedar ingin mengurai wacana dan memberi pencerahan pengetahuan bagi pihak2 yang selama ini selalu dibodoh2i dengan "tampilan luar". orang2 bawaslu sendiri bisa jadi memang independen (dengan upaya kooptasi oleh satu dua orang memihak atau bayaran seperti di pelem2). bisa jadi mereka memang melihat ada masalah disini tapi ya itulah prosedur yang harus ditempuh secara hukum persetan kelemahan sistem yang ada ini ditumpangi atau "dimanfaatkan" oleh kepentingan2 "tertentu". memang hanya individu2 spesial yang betul2 punya nyali (yang sangat jarang) sajalah yang akan berani melawan arus (bahkan bisa mati bersimbah darah seperti seorang hakim agung MA yang dibunuh orang bayaran pak tommy soeharto). lagian apa mereka bisa untuk menyelidiki niat tersembunyi di dalam hati petinggi2 demokrat untuk sengaja membikin acara "melanggar" ini dalam rangka mempraktikkan manajemen konflik?

sekali lagi bagaimanapun dalam kerangka dunia politisi tulen ini adalah strategi cerdas. cuma buat sebagian orang akan terasa miris saja melihat rakyat kebanyakan yang bodo2 ini terus menerus dibodoh2i dengan liputan2 sandiwara yang bak tayangan infotainment begini. dan dari nilai "kebohongan" inilah muncul persepsi "dusta" mereka, lalu pilihan "palsu"-nya. namun harus diakui juga kenyataan bahwa sby dalam segi penegakan hukum memang lebih baik dari pendahulu2nya; meski tentu saja masih tebang pilih, dengan mengatas-namakan proses yang "bertahap". termasuk modernisasi sistem politik dan hukum yang dihadirkan sby ini adalah ke-independen-an lembaga2 seperti bawaslu tersebut atau berbagai komisi2 lain yang dilahirkannya. saya takyakin jika di bawah pemerintahan megawati sistem yang lebih fair sedikit ini akan ada. menarik pula bahwa dalam pidato visi dan misi sby di prj tersebut soal perbandingan dengan pemerintahan megawati sebelumnya mulai disinggung pula dengan tidak terlalu tersirat. "kita tahu bahwa pemberantasan korupsi sekarang ini jaauuuhhhhh lebih baik daripada masa pemerintahan "sebelum"-nya," ingat sby. sontak kudengar mega berang dan menantang sby untuk menyebutkan terus terang siapa yang dimaksud? ayo bapak2 ibu2, silakan lanjutkan aktingnya. dan jangan lupa kalo punya anak gadis cantik jelita tolong dikenalkan kepada saya yahh..